LDberita.id - Batubara, Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 tidak lagi bisa sekadar dibungkus dengan narasi “efisiensi” atau alasan teknis administratif, ujarnya. Sabtu (4/4/2026),

Di balik angka tersebut, tersimpan potret nyata lemahnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan dan terabaikannya hak-hak masyarakat, termasuk para guru.

Pengamat sosial Batu Bara, Ramli Sinaga, menilai bahwa fenomena SiLPA yang terus berulang bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Sebaliknya, hal itu mencerminkan kegagalan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran oleh kepala daerah beserta jajarannya.

“Kalau SiLPA kecil mungkin masih bisa disebut efisiensi. Tapi kalau nilainya besar dan terus terjadi, itu bukan efisiensi lagi itu tanda ketidakmampuan mengelola anggaran secara tepat sasaran,” tegas Ramli.

Ia menyoroti bahwa alasan klasik seperti selisih tender dan keterlambatan dana transfer pusat tidak bisa dijadikan pembenaran utama. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memiliki skenario dan mitigasi yang matang agar setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, bukan justru ‘diparkir’ hingga akhir tahun.

Lebih jauh, Ramli mengungkapkan bahwa dampak dari buruknya pengelolaan anggaran tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat bawah. Infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih memprihatinkan, fasilitas kesehatan belum merata, dan sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas justru terseret dalam ketidakpastian anggaran.

Yang paling menyedihkan adalah nasib para guru. Dana tunjangan seperti THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari transfer pusat, justru tidak dapat direalisasikan tepat waktu karena lemahnya kesiapan daerah dalam mengelola arus kas dan perencanaan belanja.

“Ini ironis. Di satu sisi pemerintah bicara soal kesejahteraan guru, tapi di sisi lain hak mereka justru tertunda karena ketidakmampuan tata kelola. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini soal keberpihakan,” ujar Ramli.

Ia juga menegaskan bahwa keterlambatan realisasi anggaran bukan hanya berdampak administratif, tetapi memiliki efek sosial yang luas. Bagi para guru, keterlambatan tersebut berarti terganggunya stabilitas ekonomi keluarga. Bagi masyarakat, ini berarti tertundanya pembangunan yang seharusnya bisa dinikmati lebih cepat.

Ramli bahkan menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam mengelola prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya menyusun program di atas kertas, tetapi harus mampu memastikan implementasi berjalan efektif dan tepat waktu.

“APBD itu bukan sekadar angka. Itu adalah janji kepada rakyat. Ketika anggaran tidak terserap, maka yang gagal bukan hanya program, tapi juga kepercayaan publik,” tegasnya.

Di tengah besarnya kebutuhan masyarakat Batu Bara mulai dari perbaikan jalan desa, peningkatan layanan kesehatan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik angka SiLPA yang membengkak justru menjadi simbol dari peluang yang terbuang.

Karena itu, Ramli mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk peran kepala daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi.

“Kalau pola ini terus berulang, maka yang dirugikan bukan pemerintah, tapi masyarakat Batu Bara sendiri ini bukan sekadar alasan,” pungkasnya. (tim)