LDberita.id - Batubara, Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemekaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari praktisi hukum Batu Bara, Rudi Harmoko, SH, yang menilai keputusan Ketua DPRD Batu Bara, Muhammad Safi’i, SH, sudah sangat tepat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menurut Rudi Harmoko, di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin sempit, wacana pemekaran OPD bukanlah prioritas mendesak. Ia menilai, pemerintah eksekutif seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, seperti perbaikan sarana dan prasarana jalan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pemerataan akses pendidikan.

“Saya menilai langkah Ketua DPRD sangat bijak. Beliau memahami kondisi riil daerah. Di saat kemampuan fiskal menurun dan belanja pegawai sudah melebihi batas 30 persen, Pemkab seharusnya tidak berpikir menambah OPD baru, tapi memikirkan bagaimana rakyat bisa hidup lebih baik,” tegas Rudi Harmoko saat dimintai tanggapan, Rabu (12/11/2025).

Rudi menambahkan, infrastruktur jalan di banyak desa dan kecamatan di Batu Bara masih jauh dari layak. Banyak petani kesulitan membawa hasil panen karena kondisi jalan yang rusak parah, sementara harga gabah dan sawit terus menurun. Di sisi lain, anak-anak di daerah pedesaan masih kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.

“Kalau bicara urusan rakyat, masih sangat banyak PR besar yang belum tersentuh. Jalan banyak yang rusak, petani menjerit, nelayan tak berdaya, dan pendidikan kita masih tertinggal. Lalu mengapa justru pemekaran OPD yang ingin diprioritaskan, Ini kan tidak masuk akal,” ujarnya

Menurut Rudi, kebijakan pemekaran OPD justru berpotensi membebani APBD karena otomatis akan menambah jumlah pejabat, belanja pegawai, serta kebutuhan gedung dan fasilitas baru. Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi birokrasi yang digariskan pemerintah pusat.

“Jangan sampai pemerintah eksekutif terjebak pada politik birokrasi yang gemuk tapi tidak produktif. Pemekaran OPD bukan solusi, malah bisa menjadi beban tambahan di tengah pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp203 miliar yang sudah di depan mata,” tandasnya

Rudi juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Ia menilai, keputusan DPRD menunda pembahasan Ranperda Pemekaran OPD merupakan bentuk pengawasan yang sehat dan langkah strategis demi menjaga stabilitas fiskal Batu Bara.

“Saya apresiasi sikap Ketua DPRD, Muhammad Safii, yang berani berpikir rasional dan tidak tergesa-gesa. Ini contoh pemimpin legislatif yang memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral terhadap rakyat,” ujar Rudi.

Sebagai penutup, Rudi Harmoko mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak diukur dari banyaknya dinas atau jabatan baru, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap Pemkab Batu Bara menunda ambisi pemekaran OPD hingga ekonomi daerah benar-benar stabil.

“Saat ini rakyat butuh bukti, bukan janji. Perbaiki dulu jalan, bantu petani, perkuat pendidikan. Itulah urat nadi kehidupan masyarakat Batu Bara yang harus jadi prioritas,” pungkasnya. (Boy)