Ladangberita.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai kebijakan bertahap tanpa grusa grusu lebih tepat untuk menghadapi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Tito lewat keterangan tertulis Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga yang diterima awak media, Rabu (22/4/2020).
Dijelaskan, dalam mengambil kebijakan larangan mudik lebaran, misalnya, pemerintah tidak mengambil langkah dadakan atau grusa grusu. Kebijakan larangan mudik ditempuh pendekatan bersifat gradual atau bertahap.
"Tahap pertama, yaitu tahap mengimbau dimana pemerintah secara persuasif dan edukatif mengajak masyarakat untuk tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari wilayah episentrum ke daerah," jelas Mendagri.
Tahap ini diambil awal April dan sudah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga 40 persen dibandingkan tahun lalu saat imbauan gencar dilakukan.
"Di tahap imbauan ini, digencarkan edukasi tentang model penularan Covid-19 berikut rentannya arus mudik menjadi arena penularan virus. Kerja sama antarprovinsi untuk mengimbau warganya untuk tidak pulang kampung juga difasilitasi oleh Kemendagri," kata Tito.
Di tahap ini, kesadaran masyarakat dibangun bersama. Kampanye edukatif tentang pengenalan virus Corona, cara penyebaran, titik lemah virus, serta cara efektif pencegahannya seperti Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti memakai masker, hand sanitizer, rajin mencuci tangan, dan physical distancing dilakukan oleh Kemendagri dengan menggerakkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat.
"Sosialisasi ini berbuah positif ke perubahan pola perilaku masyarakat," papar mantan Kapolri itu.
Setiap tahap dan langkah dievaluasi. Dimonitor secara terus menerus kondisi dinamis masyarakat. Bila ada pendekatan yang kurang tepat, langsung diperbaiki. Demikianlah proses kebijakan publik melawan Covid-19 dilakukan termasuk di dalam merespon isu mudik.
"Setelah masa tahap pertama, yaitu mengimbau untuk tidak mudik dirasa sudah memadai, maka kita masuk ke langkah atau tahap kedua berikutnya, yaitu pelarangan mudik sebagaimana sudah ditetapkan lewat ratas bersama presiden yang berlaku mulai 24 April-7 Mei 2020," urai Tito.
Tindakan pelarangan mudik tidak ditempuh di awal. Karena tindakan atau kebijakan drastis yang langsung keras di awal yang memiliki efek sosiologis berskala besar akan sulit diperbaiki bila terdapat kekurangsiapan penerapannya di lapangan. Banyak aspek harus dipersiapkan termasuk kecukupan dan kelancaran distribusi logistik termasuk kebutuhan pangan.
"Contoh nyata sudah terjadi di India. Di awal April 2020, ketika India menetapkan lock down secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan law enforcement dengan sanksi yang keras, ujungnya memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat. Kita tidak menghendaki demikian," tegas Mendagri.
Maka pemerintah menempuh gaya kebijakan yang gradual namun berlanjut, dari bersifat persuasif ke arah yang semakin tegas. Ini tampak pada kebijakan larangan mudik yang harus diperhitungkan dari berbagai aspek termasuk timing dan kondisi sosiologis masyarakat. Dengan cara gradual demikian seluruh elemen masyarakat akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu sehingga menghindari gejolak sosial akibat danpak kebijakan yang grusa grusu.
Presiden Jokowi bersama Mendagri serta kementerian lain solid, tenang, dan secara gradual solid menyatukan gerak pusat-daerah di dalam menghadapi Covid-19 mulai dari isu penanganan kapasitas kesehatan, isu mudik, bansos, dan jaring pengaman sosial hingga realokasi APBD dari 540 pemda untuk fokus menangani Covid-19.
"Hasilnya adalah bahwa mobilitas sumber daya nasional termasuk kekuatan gotong royong masyarakat dapat dikerahkan secara solid untuk melawan Covid-19," pungkas Mendagri. (*)