LDberita.id - Medan, Pemerintah terus memastikan bahwa Program Prioritas Presiden, seperti Program Kesehatan Gratis (PKG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kedua program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses kesehatan setara dan memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran, bebas hambatan, serta selaras antara pusat dan daerah,” ujar Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) Kemenko Polhukam, Nizhamul, saat melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT Puskesmas Glugur Darat, Kota Medan, Rabu (6/8/2025),

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kemenko Polhukam juga mendistribusikan kuisioner pemantauan lapangan guna menghimpun masukan dari daerah terkait pelaksanaan PKG, termasuk berbagai hambatan teknis dan administratif yang dihadapi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Melalui kuisioner ini, kami dapat memetakan kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia (SDM), hingga mekanisme rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Presiden mendorong agar cakupan layanan terus ditingkatkan secara bertahap, melalui penugasan tenaga medis dan penyediaan alat kesehatan yang mendukung,” ujar Nizhamul.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Faisal Hasrimy, menyampaikan bahwa pelaksanaan PKG di wilayahnya telah berjalan sesuai arahan Menteri Kesehatan RI.

“Setiap warga berhak mendapatkan satu kali pemeriksaan kesehatan gratis per tahun. Kami terus mendorong sosialisasi agar masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan ini di puskesmas,” ungkap Faisal.

Ia menambahkan bahwa pendekatan edukatif juga terus dilakukan, seperti melalui sekolah-sekolah dan kegiatan posyandu. Saat ini, Dinkes Sumut bekerja sama dengan lebih dari 16.000 kader posyandu, serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang telah menyalurkan bantuan peralatan untuk 400 posyandu dan membangun puskesmas terpadu berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP) di daerah terpencil.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Glugur Darat, dr. Sri Wirya Ningsih, mengungkapkan adanya kendala teknis, seperti gangguan pada aplikasi Satu Sehat yang sering mengalami pemeliharaan (maintenance) dan error. Hal ini menghambat proses input serta pengiriman data pelayanan kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis demi mendukung capaian layanan yang optimal.

Koperasi Merah Putih: Perkuat Ekonomi Rakyat

Selain memantau pelaksanaan PKG, Tim Kemenko Polhukam juga mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Suka Maju, Kota Binjai. Nizhamul menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di lapangan merupakan bentuk komitmen langsung untuk memastikan program-program strategis benar-benar menyentuh masyarakat bawah.

“KDMP merupakan inisiatif strategis dalam menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Yang terpenting, program ini bukan bersaing dengan pasar tradisional atau UMKM, tetapi menjadi penyeimbang dalam ekosistem ekonomi lokal,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut, Naslindo Sirait, melaporkan bahwa sejak peluncuran KDMP pada Juli 2025, telah dilakukan musyawarah di seluruh desa dan kelurahan untuk pembentukan 6.100 koperasi. Dari jumlah tersebut, 54 koperasi sudah terbentuk lengkap dengan gerai, transaksi, dan administrasi hukum. Dua di antaranya, yakni di Binjai dan Mandailing Natal, telah ditetapkan sebagai koperasi percontohan. (Roy)